FGD Dengan Kementerian Dan Lembaga : Pembangunan Kerja Sama Interoperabilitas Repositori Antar Institusi

Thursday, 30 July 2020, 17:20 Dilihat 268 kali

FGD Dengan Kementerian Dan Lembaga : Pembangunan Kerja Sama Interoperabilitas Repositori Antar Institusi

Medan Merdeka Selatan, Jakarta — Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional kembali mengadakan Forum Diskusi dalam rangka pengembangan sistem penghimpunan karya digital Perpusnas. Forum diskusi kali ini dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari 11 Kementerian dan Lembaga. Forum yang berlangsung pada, Kamis (30/7) ini dibuka oleh laporan Kepala Direktorat yang diwakili oleh Tatat Kurniawati kemudian dilanjutkan arahan oleh Deputi I yang diwakili oleh Sri Marganingsih.

Forum yang dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ini kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk memberikan masukan.

Sri Marganingsih menyampaikan bahwa ia berharap ke depan deposit akan membuat aplikasi untuk terbitan pemerintah guna menghindari sulitnya pencarian karya di masa depan. Terkait hal ini Vincentya menjelaskan aplikasi Edeposit didesain untuk dapat berinteroperabilitas dengan berbagai sistem.

Menanggapi hal ini perwakilan Kemendikbud menjelaskan bahwa Repositori Kemdikbud sudah dibangun sejak 2016, berawal dari kesadaran bahwa perpustakaan harus bisa mejadi wadah untuk menampilkan seluruh karya dari unit, satker yang ada di instansi. Ada lebih dari 13.000 karya terbitan dari unit, satker yang ada di Kemendikbud. Secara sistem, Kemdikbud sudah siap untuk melakukan interoperabilitas. Ia juga menjelaskan sebaiknya ada surat atau peraturan resmi yang secara umum mengarahkan tiap Kementerian dan Lembaga untuk mengunggah ke aplikasi eDeposit.

Pustaka Bogor (Kementan) menyampaikan bahwa ada lebih dari 9500 karya yang telah di-harvest oleh OneSearch. Konten berisi dari UK. UPT Kementerian Pertanian ada sekitar 400an. Sementara itu untuk UPT di wilayah timur masih sulit untuk melakukan pengunggahan karya ke repositori. 26 Jurnal hasil penelitian sudah ada di Garuda.

Di Kemenag, karya-karya masih banyak yang tercecer karena tiap unit kerja memiliki sistem sendiri. Di Kemenkes, repositori di Kemenkes sudah berjalan sejak 2008 yang berisi terbitan internal Kemenkes dan berisi lebih dari 20.000 karya, namun saat ini websitenya sedang bermasalah. KKP memiliki jumlah karya sekitar 7000 judul karya, dan yang sudah masuk ke repositori sekitar 20% (karya KKP dan eksternal). Sementara ESDM saat ini, data-data masih terpencar, dan mungkin baiknya harus berbincang lebih lanjut dengan internal Pusdatin. BIG, untuk interoperabilitas harus menggunakan MoU dan PKS, setelah itu baru bisa mengambil datanya (karena isinya termasuk data sensitif dan beberapa ada yang berbayar). BNPB sudah memiliki Repositori perpus yaitu Perpustakaan.bnpb.go.id, Namun di internal BNPB, tiap unit tetap punya repositori dan belum terintegrasi. BPS sudah siap untuk melakukan interoperabilitas. BPS sekarang hanya tinggal menunggu surat untuk permintaan interoperabilitas dan jadwal pendampingannya. Perlu ada penjelasan lanjut tentang tagihan hardcopy yang sudah tidak tersedia. LAPAN, sekarang ini sedang melakukan penagihan dari 12 satker yang ada di tiap daerah. Repositori lapan saat ini belum sampai 1000 artikel

Berita Lainnya

Forum Konsultasi Publik Peningkatan Layanan Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Layanan penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) adalah awal dari pengelolaan KCKR di lingkungan unit Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, pada layanan ini dibagi menjadi 4 jenis layanan yaitu :1. Layanan Penerimaan KCKR secara datang langsung2. Layanan Penerimaan KCKR melalui jasa pengiriman3. Layanan Penerimaan KCKR melalui unggah mandiri4. Layanan Penerimaan KCKR melalui interoperabilitas Dalam mendukung dan meningkatkan layanan penerimaan KCKR secara prima, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan saat ini sedang menyusun standar layanan penerimaan KCKR yang pada nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pelayanan penerimaan KCKR di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, sehingga dibutuhkan narasumber yang berasal dari praktisi dan para ahli pada bidangnyan dalam menyusun standar pelayanan penerimaan KCKR, berikut naramsumber dan masukan dalam penyusunan standar layanan KCKR yaitu : 1. Asep Saeful Rohman akademisi di bidang ilmu perpustakaan dengan masukan sebagai berikut : a. Kesiapan kompetensi SDM untuk pengelolaan koleksi hasil SS KCKR. Petugas layanan berdasarkan standar layanan penerimaan harus memiliki beberapa kompetensi tertentu, begitu juga SDM lainnya yang terlibat dalam pengelolaan koleksi hasil SS KCKR, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.b. Kesiapan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan layanan penerimaan KCKR yang ada belum representatif. Luas ruang layanan dan ruang penyimpanan sementara saat ini masih terlalu sempit dibandingkan dengan yang dibutuhkan.c. Perlunya pemeliharaan karya rekam serta peningkatan kapasitas sistem dan ruang penyimpanan datad. Sinkronisasi pengelolaan KCKR Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Provinsi.2. Miftah Sayyid Persada dengan jabatan analisis kebijakan publik pertama dengan masukan sebagai berikut :a. Kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayaan Publik. Kebijakan ini diperlukan agar penyelenggara layanan dapat memberikan layanan publik yang prima.b. Untuk dapat mewujudkan layanan publik yang prima terdapat hal-hal yang perlu dipenuhi, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana & prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan.c. Aspek kebijakan pelayanan yang perlu diperhatikan terkait bagaimana standar pelayanan publik diselenggarakan berdasar pada ketentuan PermenPANRB No.15/2014. Ketika standar layanan ini sudah disahkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional maka unit pelaksana layanan harus membuat, melaksanakan dan memenuhi maklumat layanan.d. Survei kepuasan layanan bertujuan untuk melihat sejauh mana kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan yang diselenggarakan.e. Komponen standar pelayanan terdiri dari service delivery yang merupakan hak pengguna layanan dan manufacturing yang merupakan uraian bagaimana pihak Perpustakaan Nasional dalam menyelenggarakan layananan penerimaan KCKR.f. Ketika pengolahan data hasil SKM maka akan terlihat aspek-aspek terlemah dari layanan yang diselenggarakan yang nantinya perlu dilakukan rencana tindak lanjut.g. Untuk menyelenggarakan layanan yang publik prima, penyelenggara layanan harus memastikan area pelayanan publik nyaman untuk pengguna layanan.h. Adanya data statistik terkait pengaduan layanan penerimaan KCKR secara berkala dan dipublikasikan.i. Aspek inovasi penyelenggaraan pelayanan publik tidak harus ide baru, namun dapat mereplika ide-ide yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Dengan dihadiri oleh perwakilan masing-masing penerbit dan produsen karya rekam yang menyerahkan secara datang langsung, melalui jasa pengiriman, melalui unggah mandiri dan melalui interoperabilitas masing-masing sebanyak 4 orang, kelompok pengelola KCKR berharap dapat menerima masukan, saran dan kritik dalam tahap penyusunan standar layanan penerimaan KCKR yang dapat penyempurnakan isi materi standar yang pada akhirnya akan disyahkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI untuk diterapkan pada Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah di masing-masing provinsi.

13 October 2022

Penulis : Rizki Bustomi ()

Editor : Rizki Bustomi ()

Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Melibatkan Unit Kerja Lain dalam Penyusunan Draf Pedoman Penilaian Aset Karya Rekam Digital

Jakarta - Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU SSKCKR) serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SSKCKR pada Pasal 5 menyebutkan bahwa seluruh hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) menjadi barang milik negara atau milik daerah, maka Perpustakaan Nasional (Perpusnas) melalui Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DDPKP) akan membuat Pedoman Penilaian Aset Karya Rekam Digital. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilaksanakan rapat kolaborasi antara DDPKP dan Pusat Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan untuk melakukan pembahasan mengenai pembuatan pedoman tersebut pada Rabu, 13 Oktober 2021 yang dilakukan secara daring. Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Emyati Tangke Lembang dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pedoman Penilaian Aset Karya Rekam Digital disusun sebagai salah satu acuan dalam kegiatan penilaian aset karya rekam yang dilakukan di lingkungan DDPKP yang bertujuan untuk memberikan acuan dalam rangka menaksir harga karya rekam digital, baik itu buku elektronik, partitur, serial, musik, dan film serta untuk mengetahui jumlah kekayaan atau aset negara yang dimiliki oleh Perpusnas dalam bentuk koleksi aset digital hasil pelaksanaan UU SSKCKR. Pada pertemuan ini, selain paparan dari tim tenyusun pedoman aset karya rekam digital juga dilakukan diskusi terkait draf pedoman yang sudah disusun. Diskusi pada rapat ini mencakup pembahasan tentang indikator penilaian serta format dokumen yang dinilai. Koordinator Inventarisasi, Reproduksi, dan Alih Media dari Pusat Preservasi dan Alih Media Perpustakaan Wiratna Tritawirasta mengatakan bahwa pada UU SSKCKR mengamanatkan bahwa koleksi yang sudah disimpan harus juga dilakukan preservasi, maka terkait dengan penilaian aset juga harus dipikirkan perlakuan ke depannya terhadap file tersebut, jangan sampai sudah dimasukkan sesuai dengan UU tapi kemudian tidak bisa terbaca.

02 November 2021

Penulis : Afdini Rihlatul Mahmudah ()

Editor : Dedy Junaedhi Laisa ()

Sosialisasi UU No 13 Th. 2018 di Aceh : Membangun Peradaban Bangsa Melalui Penghimpunan KCKR

Senin (2/12/2019), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi UU 13 Th. 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dihadiri lebih dari 50 orang yang mewakili penerbit, produsen karya rekam, penulis dan OPD Provinsi Aceh. Dalam acara yang diselenggarakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh ini saya memberi materi "Membangun Peradaban Bangsa Melalui Penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam" .Setelah memahami hakikat dari keberadaan sebuah perpustakaan dan makna filosofi dari undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam, audiens tak lagi melihat bahwa undang-undang tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menyerahlan KCKR nya ke Perpusnas dan Perpusprov namun hak setiap anak bangsa agar karyanya disimpan, dilestarikan dan dipublikasikan oleh Perpusnas dan Perpusprov.

02 December 2019

Penulis : Admin Deposit ()

Editor : ()

WFH - Kelompok Pengelolaan dan Keamanan Data - 27042020

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3041/2/KPG.10.00/IV.2020 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 2866/2/KPG.10.00/III/2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, maka pegawai yang memiliki tugas yang dapat dikerjakan di rumah, dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah.Pada 27 April 2020, Kelompok Pengelolaan dan Keamanan Data - Subdirektorat Deposit, telah melakukan penghimpunan metadata karya rekam digital tahun 2018 berupa Audio (ASIRI) sebanyak 700 cantuman. Penghimpunan metadata ini digunakan untuk perhitungan nilai asset karya rekam digital ke DJKN dan untuk dasar pengisian field pada aplikasi e-deposit. Detail metadadata asset yang telah dihimpun, telah diunggah ke google drive subdirektorat deposit.Kelompok Pengelolaan dan Keamanan Data juga tetap melakukan pengawasan dan uji coba terhadap pengembangan aplikasi e-deposit V.2 dan interoperabilitas aplikasi penghimpun konten web milik Perpustakaan Nasional dengan http://garuda.ristekbrin.go.id/ melalui API.

27 April 2020

Penulis : Admin Deposit ()

Editor : ()

Pelaksanaan Pemantauan SSKCKR

Jakarta,Tim Pemantauan Deposit melakukan kegiatan pemantauan Pada Tanggal 20 September 2018 keRedaksi Majalah Kartika Kencana Persatuan Istri Prajurit/Persit Kartika Candra Kirana di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Tim Pemantauan terdiri Haryono dan Wijiyanto bertemu dengan Sekretaris Redaksi Majalah Kartika Kencana, Betty Anisa. Secara Umum Penerbit Majalah Kartika Kencana telah melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

20 September 2018

Penulis : Admin Deposit ()

Editor : ()

Forum Diskusi Dalam Rangka Koordinasi Pelestarian Karya Rekam Audio

Dalam rangka meningkatkan penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), Perpustakaan Nasional melalui Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan melaksanakan forum diskusi bersama stakeholder. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (10/10/2023) ini dihadiri oleh perwakilan dari Asiosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Yayasan Irama Nusantara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), serta Komunitas Distorsi.Forum diskusi yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Perpustakaan Nasional jalan Medan Merdeka Selatan ini membahas mengenai koordinasi pelestarian karya rekam audio sebagai bentuk implementasi UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan dua narasumber yaitu Maria Christina Putri dari ASIRI dan juga Windi Prahadya Utama dari Yayasan Irama Nusantara. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menyampaikan bahwa adanya fungsi dan nilai baik dari banyaknya ragam musik di Indonesia, menciptakan sebuah urgensi untuk melestarikannya. Dimana salah satu caranya adalah melalui praktik serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.Selanjutnya, Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dalam paparannya menjelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan SS KCKR adlaah untuk mewujudkan koleksi nasional dan juga melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa serta menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya. Maria Christina Putri dari ASIRI menjelaskan dalam paparannya bahwa sejak tahun 2018, ASIRI dan Perpustakaan Nasional telah bekerjasama mengembangkan platform untuk pengajuan International Standard Recording Code (ISRC) secara online dimana saat ini sudah ada lebihd ari 14.000 karya yang telah disimpankan di Perpustakaan Nasional. Sementara itu, Windi Prahadya Utama dalam paparannya menjelaskan bahwa Irama Nusantara adalah sebuah yayasan nonprofit yang bergerak di bidang pelestarian dan pemanfaatan arsip musik populer Indonesia yang didirikan pada tahun 2013Lebih lanjut, Windi menyebutkan bahwa untuk jaminan kemanan karya, Irama Nusantara menggunakan login data pengunjung (buku tamu), penurunan kualitas tampilan pustaka audio & visual serta tidak menyediakan fitur mengunduh. Dalam kegiatan ini, dihasilkan beberapa rekomendasi yang salah satunya adalah akan dilaksanakan sosialisasi bagi para pencipta lagu, sosialisasi mengenai pemberian nomor ISRC dan ISMN serta sosialisasi pelestarian karya rekam.

11 October 2023

Penulis : Fajar Dian Utami ()

Editor : Rizki Bustomi ()

Detail Berita

FGD Dengan Kementerian Dan Lembaga : Pembangunan Kerja Sama Interoperabilitas Repositori Antar Institusi

Berita Lainnya

Forum Konsultasi Publik Peningkatan Layanan Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam

Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Melibatkan Unit Kerja Lain dalam Penyusunan Draf Pedoman Penilaian Aset Karya Rekam Digital

Sosialisasi UU No 13 Th. 2018 di Aceh : Membangun Peradaban Bangsa Melalui Penghimpunan KCKR

WFH - Kelompok Pengelolaan dan Keamanan Data - 27042020

Pelaksanaan Pemantauan SSKCKR

Forum Diskusi Dalam Rangka Koordinasi Pelestarian Karya Rekam Audio

Kunjungi

Maps