Salemba,
Jakarta - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang
diwakili oleh Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Emyati
Tangke Lembang, menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Pekalongan pada Senin (19/02/2024) di ruang rapat lantai 8, gedung
E. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua
Pimpinan DPRD Kab. Pekalongan, Hj. Hindun, dan 3 (tiga) Wakil Pimpinan, Sumar
Rosul, H. Mirza Kholik, Catur Adriansah, serta 2 (dua) orang tim sekretariat.Ketua Pimpinan sekaligus Ketua tim kunjungan
kerja, Hindun, menyampaikan bahwa agenda kunjungan kerja kali ini untuk
berkonsultasi mengenai pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi, khususnya
berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menarik minat
masyarakat agar memaksimalkan pemanfaatan layanan perpustakaan yang tersedia di
kabupaten Pekalongan. “Alhamdulillah, pada tahun 2023, kami mendapatkan bantuan
dari Perpusnas untuk rehab bangunan perpustakaan lama. Dan sudah diresmikan
juga pada tahun yang sama”, jelas Hindun.Hadir mendampingi
Direktur, Ketua Kelompok Kerja Pengelolaan Koleksi Hasil Serah Simpan Karya
Cetak dan Karya Rekam (Deposit), Tatat Kurniawati, Ketua Kelompok Kerja
Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Muhamad Idris Marbawi, dan Ketua Subkelompok
Kerja Pengembangan Koleksi Terekam, Ramadhani Mubaraq.Pada kesempatan
tersebut, Lembang menjelaskan bahwa pada tahun 2024, Perpusnas melalui
penajaman programnya yang digagas oleh Plt. Kepala Perpusnas telah menetapkan
program dalam rangka penguatan budaya baca dan literasi untuk menyalurkan 1.000
judul buku dengan target 10.000 perpustakaan desa.Menanggapi
pertanyaan yang diajukan oleh salah satu wakil DPRD perihal proses seleksi dan
verifikasi bahan perpustakaan dalam rangka mendapatkan bahan bacaan bermutu,
Kurniawati menjelaskan bahwa Perpusnas sebagai perpustakaan yang menjalankan
fungsi sebagai perpustakaan deposit menghimpun semua koleksi hasil karya anak
bangsa. “Kami, Perpusnas, menghimpun semua koleksi, baik tercetak maupun
terekam. Namun, jika ada karya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,
akan dibatasi pendayagunaannya”, lanjutnya.Lebih lanjut,
Marbawi, menyoroti tentang keluhan dan hambatan yang dialami oleh pustakawan di
daerah terutama dalam pengadaan bahan perpustakaan dikarenakan adanya pembatasan
pada harga satuan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu, ia mendorong agar
pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan untuk menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatasi permasalahan
tersebut, sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pengadaan bahan
perpustakaan yang berkualitas. Reportase: Muhamad
Idris MarbawiFotografer:
Ramadhani Mubaraq
20 February 2024
Penulis : Muhamad Idris Marbawi, S.S., M.Hum.
()
Editor : Muhamad Idris Marbawi, S.S., M.Hum.
()